loader

Pembentukan Satgas OSS: Soal Sanksi, Pemerintah Pusat Belum Klop

Pembentukan Satgas OSS: Soal Sanksi, Pemerintah Pusat Belum Klop
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/5). Sidang kali ini secara khusus membahas sistem Online Single Submission (OSS) untuk memudahkan perizinan usaha. - Bisnis/Amanda Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merumuskan sanksi bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang belum membentuk satuan tugas online single submission (Satgas OSS).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri diperintahkan untuk menegur daerah yang belum menyusun Satgas OSS. Selain itu, Kemendagri juga akan merumuskan sanksi bagi daerah yang lambat menyusun tim pengawas tersebut.

BACA JUGA :


Menko Darmin Nasution: Peluncuran OSS Sebelum 20 Mei
Hati-hati, Tak Bayar THR Kena Denda

"Kita tunggu Mendagri saja [apa sanksinya]," katanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (16/5/2018).

Saat ini, pembentukan satgas tengah dikebut di daerah, dengan presentase mencapai 80% pemerintah daerah yang telah terbentuk.

Menurut data Kemenko Perekonomian, ada 422 Kabupaten/Kota yang sudah membentuk satgas OSS, sementara 92 daerah belum terbentuk. Daerah yang paling banyak belum membentuk satgas berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tersendatnya pembentukan Satgas, lanjut Darmin, bukan disebabkan persoalan dasar hukum atau hal teknis lainnya. "Enggak ada kendalanya, belum dibikin saja, tapi kan enggak banyak," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menampik jika pihaknya yang ditugaskan menyusun sanksi kepada pemda.

"Biar Pak Menko Perekonomian yang mengkoordinir itu. Misalnya terkait anggaran ataupun program," katanya.

Tjahjo mengatakan pembentukan satgas di tingkat kotamadya sebenarnya sudah banyak terbentuk, tetapi kendala terjadi di beberapa kabupaten, khususnya di kawasan Indonesia bagian timur.

"Secara prinsip, daerah akan kami dorong untuk mempersingkat perizianan itu saja. Menyangkut IMB, izin lingkungan dan lainnya," tambahnya.

Bagi Tjahjo para pemda akan mampu mengikuti sistem perizinan teritegrasi, jika melihat apa yang sudah dilakukan pemda dalam penerbitan KTP dan lainnya.

Tag : [url="] Editor : Stefanus Arief Setiaji

Komentar

lebih banyak berita utama di kami Pos terkait

Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
News