loader

Soal Pasal Antikritik, Mahfud MD: DPR Kacaukan Ketatanegaraan

Soal Pasal Antikritik, Mahfud MD: DPR Kacaukan Ketatanegaraan
Eks Ketua MK Mahfud MD (Usman Hadi/detikcom)
Jakarta -
Eks Ketua MK Mahfud MD menyoroti pasal yang memungkinkan pengkritik DPR dipidana dalam UU MD3 yang baru saja disahkan DPR. Menurutnya, DPR sudah merusak sistem ketatanegaraan.
Baca juga: Bamsoet: Kami Buat Lomba Kritik DPR Terbaik Jika Perlu, Ada Hadiah
"Ya memang begitu, DPR itu sudah mengacaukan garis-garis ketatanegaraan ya. Soalnya problem etik dicampur aduk dengan problem hukum. Jadi kalau... apa namanya, DPR mau ikut campur penegakan hukum itu tidak boleh," ujar Mahfud di kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2018).

Pasal antikritik itu adalah pasal 122 yang memberi wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum bagi pihak yang ingin merendahkan DPR. Mahfud mencontohkan soal penghinaan DPR yang dianggap tidak perlu memerlukan dewan etik karena dalam KUHP telah diatur soal penghinaan dan pencemaran nama baik pejabat publik.
Baca juga: Ada Pasal Antikritik, Ketua MPR: Rakyat Berhak Kritik Parlemen
"Kan sudah ada hukumnya, kenapa dimasukkan bahwa MKD yang harus melapor dan melakukan proses hukum, itu sudah menjadi penegak hukum, padahal itu lembaga demokrasi, nah untuk menegakkan hukum itu ada lembaga nomokrasi," terangnya.
Baca juga: Soal UU MD3, Fadli Zon: Boleh Kritik tapi Tak Boleh Hina DPR
Sebelumnya, DPR mengesahkan revisi UU MD3 dengan sederet pasal kontroversial. Salah satunya pasal 122 huruf k yang berbunyi:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan Bertugas:
(k) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.
(tfq/dkp)
uu md3
pasal kotroversial uu md3
mahfud md

Komentar

lebih banyak berita utama di kami Pos terkait

News
News
News
News
News
News
News
News
News

Tulisan Terbaru

kamu akan suka